JOURNAL INDONESIA RAYA

RADARSINDO.COM - SMP Negeri 41 Gunungpati Semarang adakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dengan tema “Mempertegas fungsi LDK dalam semangat regenerasi OSIS menuju prestasi”. Acara ini diadakan pada hari Sabtu-Minggu (3-4 September 2016) dengan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari berbagai organisasi baik ekstrakulikurer maupun intrakurikuler.

Acara ini dimulai pada pukul 15.30 WIB diawali sambutan oleh Dra. Nurwakhidah Pramudiati selaku kepala sekolah, beliau menyampaikan agar peserta LDK dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan tertib. Selain itu beliau juga berharap agar kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai harapan.

Sabtu (3/9/16) pihak sekolah juga mengundang guru sejarah dari SMA Negeri 1 Bojong Kab. Tegal yakni Imada Cahya Septiyaningsih, S.Pd, untuk mengisi materi tata cara rapat, diskusi sertaproblem solving dan renungan malam. Pada sesi pertama Ibu Imada memberikan materi tentang tata cara rapat dan diskusi, beliau menyampaikan bahwa public speaking sangat penting oleh sebab itu mulai dari sekarang kita harus bisa membiasakan diri untuk diskusi dan rapat. Pada sesi ke dua Ibu Imada memberikan materi tentang problem solving dilanjut dengan renungan malam. Materi problem solving ini bertujuan untuk mengajak peserta didik agar bisa berpikir aktif dan kreatif, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian diberi masalah berupa pertanyaan ‘apa cita-cita kalian untuk bisa membangun SMP N 41 agar dapat meraih prestasi’ setelah itu mereka diberi wakttu dan berdiskusi, apabila sudah selesai diskusi maka setiap kelompok diarahkan untuk bisa mengangkat satu buku dengan kuku dari masing-masing ibu jari setiap siswa. Buku tersebut berisi hasil diskusi yang telah mereka selesaikan. Hal ini bertujuan untuk bisa mengasah kerja sama antar individu.

Sesi renungan malam dilaksanakan setelah materi problem solving, pada kesempatan ini siswa diarahkan untuk selalu bersyukur terhadap Tuhan dan menghargai perjuangan kedua orang tua serta bapak dan ibu guru. Harapannya dari renungan malam ini peserta bisa lebih termotivasi dalam belajar sehingga dapat meraih prestasi yang lebih baik lagi. “Hati saya merasa lebih lega saat Ibu Imada memberikan sugesti kepada saya, awalnya saya merasa tegang karena saya diminta untuk mengingat-ingat masalah saya, namun ternyata setelah itu saya diminta untuk mengikhlaskan semua sakit hati yang saya alami kemudian bertekad untuk menyelesaikan masalah secara dewasa”. Jelas Naumi yang merupakan salah satu siswi dari kelas IX yang mengikuti renungan malam.

Bapak Ilham Subur Jatmiko, S.Pd., M.Pd selaku pembina OSIS menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu membangun motivasi siswa, beliau juga menyampaikan bahwa LDK ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali setelah pemilihan ketua OSIS.

Terdapat berbagai acara dalam kegiatan ini seperti persiapan PBB dan latihan upacara, outbond, materi keorganisasian, keagamaan dan cara pembuatan proposal LPJ, surat menyurat dan etika evaluasi dalam organisasi. Acara ini ditutup pada hari minggu 4 september 2016 pukul 16.00.(ics)

Gabungan Wartawan Indonesia GWI Provinsi Jawa Tengah bersama Media online Nusantaramerdeka adakan Diklat Jurnalis/pendidikan dan latihan Wartawan di Gedung Taman Strowbery Agrowisata,Tuel Bojong Guci Tegal Pada Hari minggu 31 mei 2015 plus pemantapan dan pelatihan kewartawanan di ikuti oleh lima puluh orang peserta diklat dari berbagai media cetak maupun elektronik,  diklat dimulai dari jam 09.00 samapai dengan pukul 17,00wib dengan narasumber Drs.Anton Pasaribu, SE,Dipl.Math, dalam penyampaianya se orang jurnalist harus tunduk dan patuh pada UUD dan Kode etik pers, maka dalam Rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka jendela informasi dunia kepada masyarakat diharapkan wartawan mampu bekerjasama dengan baik  serta dapat mejadi  kontrol sosial sesuai yang diharapkan. Hal tersebut diungkapkan narasumber dalam diklat jurnalistiknya disampaikan juga oleh Ketua Gabungan wartawan Indonesia Provinsi jawa tengah Amir Hajir saat memberikan arahanya pada kegiatan diklat di Aula Taman strawberry tuel bojong Tegal

Lebih lanjut ketua GWI Jateng menyampaikan,  selaku media tentunya dapat memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat, karena keberadaan pers dapat menjadi corongnya informasi bagi pemerintah maupun masyarakat. Ujarnya.

Dalam arahan Ketua Umum GWI SK.SILAEN menyampaian, Kegiatan Pers hendaknya dapat memberi arah bagi perkembangan jaman,  terutama di bidang Informasi,  ekonomi politik bahkan pengetahuan  pendidikan terlebih dalam ikut memajukan sebuah wilayah. karena menurut SK SILAEN, organisasi wartawan merupakan himpunan wartawan dari berbagai media yang berjiwa progresif, dinamis dan reformis. Ujarnya.

Selain itu, para  pekerja Frofesi yang berkecamuk dalam kegiatan jurnalis, senantiasa  mampu melaksanakan Visi dan Misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta turut serta  menunjang program pemerintah , meningkatkan pembinaan dan  kerjasama melalui sektor informasi.

Dengan banyaknya informasi dan adanya  komunikasi dua arah, baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat bersama sama menumbuhkan kembali jiwa Nasionalisme yang hampir hilang.ujarnya didepan para jurnalis.

Ketua DPD GWI Prov.Jateng Amir Hajir , yang didampingi Suwatno,SH.Mkn selaku Advokasi Hukum &Ham,dalam sambutanya  menyampaikan,selain memupuk kecintaan terhadap para pekerja frofesi, GWI Jateng juga bertekad untuk memajukan wilayah baik dari segi ekonomi , pendidikan maupun memberikan bantuan bagi mereka yang sedang tersandung masalah, khususnya masyarakat tidak mampu. Ujar Ketua GWI Jateng dihadapan puluhan jurnalis yang tergabung di Jateng.  Gabungan Wartawan Indonesia( GWI ) merupakan salah satu organisasi profesi Wartawan  yang berdiri sejak tahun 2000 dan telah terdaftar di kementrian dalam negri/otonomi daerah dan Dewan Pers.kini gabungan wartawan Indonesia telah berkembang ke provinsi Jawa Tengah GWI Prov.Jateng  dengan tujuan untuk memajukan Para insan Pers yang bergabung di GWI Dan untuk menciptakan perlindungan Hukum bagi para pers itu sendiri dalam menjalankan profesinya tanpa harus melanggar kode etik Pers dan Undang Undang dasar 45.juga untuk membantu masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum. dinamika proses politik Indonesia selama puluhan tahun sejak era sukarno,era Suharto,kini telah mengantar kita pada suatu era baru yang oleh banyak orang disebut era reformasi.terlepas dari benar tidaknya istilah”era reformasi”itu,yang jelas system politik kini sudah mengalami perubahan signifikan.karena perubahan itulah maka sistem Pers pun turut berubah-sebagai dampaknya .jika di kedua era sebelum ini telah terjadi banyak pembredelan maupun pembungkaman terhadap pers oleh pemerintah,demi alasan”stabilitas nasional”sekarang situasinya sudah berbeda.boleh dibilang Pers dewasa ini sangat bergairah.dan pemerintah dilarang untuk mengintervensi Pers (sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999).namun,kemauan para pemodal untuk turut berpartisipasi dalam penerbitan Pers,secara moral,sesungguhnya patut di ajungi jempol.sebab,pertama:bisnis Pers merupakan bisnis yang sangat spekulatif dan riskan.Kedua:dengan demikian ,si pemilik modal telah melayani hak setiap warga Negara untuk tahu ( right to know) dan memperoleh informasi ( right to information ).itulah sisi eksternal dari pers:melayani kepentingan masyarakat.namun Pers juga punya sisi internal:ke inginan untuk berkembang dan menghasilkan profit bagi si pemilik modal maupun yang bekerja untuk Pers tersebut.langkah selanjutnya Gabungan wartawan Indonesia akan menata kembali GWI di tingkat kabupaten/kota( DPC ) di seluruh Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.Jawa Tengah Meliputi dua puluh Sembilan kabupaten dan enam kota yang masing-masing kota dan kabupaten memiliki logo daerah yang berbeda dan ciri khas yang berbeda pula,jawa tengah memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam hal home industrinya ,( tofari, ).

Inter milan harus puas dengan satu poin usai hanya mampu bermain imbang 3-3 kala melawat ke markasHellas Verona, Marc’Antonio Bentegodi dalam lanjutan Serie A giornata 24, Minggu (7/2).

Nerazzurri sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol Jeison Murillo. Tuan rumah berbalik unggul berkat tiga gol yang semua lahir dari set piece, masing-masing oleh Filip Helander, Eros Pisano, dan Arthur Ionita. Tim tamu akhirnya selamat dari kekalahan, terima kasih kepada golMauro Icardi dan Ivan Perisic.

Inter sukses membuka skor kala laga baru berumur delapan menit. Sepakan pojok Marcelo Brozovic sukses disambut sundulan Murillo yang tak mampu dihadang Pierluigi Gollini.

Verona justru berbalik unggul di menit 16 setelah Eros Pisano sukses menaklukkan Samir Handanovic. Lagi-lagi gol ini berawal dari set piece yang diambil Marrone. Tuan rumah kini berganti memimpin 2-1.

Keunggulan Inter tak bertahan lama. Di menit 12, Verona sukses menyamakan skor berkat gol Helander. Sama seperti gol Murillo, gol Helander ini juga berawal dari corner kick yang dilepasLuca Marrone.Tak ingin menyerah begitu saja, Inter gencar menebar ancaman ke pertahanan Verona. Sayang tak ada gol tambahan hingga turun minum.Kembali dari kamar ganti, allenatoreRoberto Mancini membuat perubahan dengan memasukkan Ivan Perisic menggantikan Felipe Melo.

Alih-alih mengejar, Inter justru semakin tertinggal jauh setelah Artur Ionita menambah keunggulan Verona di menit 57. Skema set piece menjadi mimpi buruk Inter di laga ini. Lagi-lagi sepak pojok Marrone mampu dimanfaatkan menjadi gol. Masuknya Perisic benar-benar menjadi pembeda Inter di babak kedua ini. Pemain asal Kroasia itu sukses mengirim crossing mendatar yang mampu dimanfaatkan Icardi menjadi gol di menit 61.Perisic akhirnya menjadi penyelamat Inter setelah ia sukses mencetak gol di menit 78, memanfaatkan crossing yang dikirim Rodrigo Palacio dari sisi kanan. Hasil ini membuat Inter tetap terpaku di peringkat empat klasemen dengan koleksi 45 poin. Sementara Verona masih terbenam di dasar klasemen.

Verona hampir saja kembali memimpin di menit 86. Gilberto melakukan akselerasi di sisi kiri dan menembus hingga kotak penalti. Sayang penyelesaian akhirnya masih membentur tiang gawang. Skor 3-3 pun bertahan hingga laga usai.( bl.nt )

Pengantar Ekonomi kerakyatan merupakan proses dan aktivitas ekonomi berbasis sumber-sumber daya lokal setempat yang dijalankan atau dilaksanakan oleh warga masyarakat lokal untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi (economical added values). Proses atau kegiatan ekonomi kerakyatan ini sebenarnya adalah kewirausahaan sosial (social entrepreneurship). Hanya saja, pola pikir dan perilaku belum berorientasi PASAR dan KUALITAS produk.

Ekonomi Pedesaan vs Arus Modal Perjalanan panjang dan keberadaan ekonomi kerakyatan sudah berlangsung di seluruh wawasan nusantara, sebelum Indonesia merdeka. Ekonomi tradisional berbasis pertanian dan sumber-sumber daya alam. Seiring kemajuan peradaban, era barter bergeser pada ruang pasar. Bergeser lebih formal pada mekanisme permintaan (demand) dan penawaran (supply) apalagi arus modal dan investasi terus bergerak dan bertambah di ruang-ruang aktivitas ekonomi pedesaan dan pertanian atau sektor primer. Pergerakan modal dan investasi terus merambah ke pedesaan atau rural urban (perkotaan desa) dari investor luar daerah atau pun perusahaan berbasis penanaman modal daerah (PMD) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang bermitra dengan perusahaan lokal. Kondisi perkembangan dunia perekonomian sektor swastanisasi ini, secara nyata akan menggeser eksistensi ekonomi kerakyatan berbasis pertanian maupun home industri mikro akibat makin derasnya barang modal berupa teknologi produksi maupun teknologi infrastruktur. Pengembangan ekonomi kerakyatan oleh khususnya Pemerintah Daerah terhadap para pelaku usaha-usaha mikro informal adalah satu bentuk keberpihakan untuk memberi ruang pekerjaan dan kreasi serta kesempatan mendapatkan kehidupan yang (lebih) layak. Keberpihakan itu melalui beragam kebijakan Pemda yang membuka peluang dan potensi dalam mengembangkan eksistensi para pelaku ekonomi kerakyatan, yang berbasis pertanian-pedesaan maupun sektor pengolahan dan produksi serta jasa perdagangan mikro. Sejarah panjang peradaban perekonomian nasional membuktikan bahwa keberadaan para pelaku ekonomi kerakyatan, di sektor hulu maupun hilir, tidak bisa dipandang sepele. Keberadaan usaha-usaha mikro informal memberi kontribusi besar terhadap kehidupan langsung para pelakunya.Penciptaan lapangan kerja, signifikan terjadi bagi angkatan kerja tidak terdidik maupun tidak terlatih, di satuan wilayah setempat. Potensi pendapatan untuk memenuhi beragam kebutuhan dasar hidup (primary basic needs). Kondisi ekonomi para pelaku inipun belum memadai untuk menjawab kualitas hidup dasar apalagi memenuhi kebutuhan sekunder. Keberpihakan terhadap keberadaan ekonomi kerakyatan adalah menjaga dan menjamin pelaksanaan hak atas hidup, hak atas pekerjaan dan hak atas sumber daya lingkungan setempat untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kemajuan pola pikir dan perilaku kreatif para pelaku usaha di berbagai wilayah Pemkab/Pemkot yang ada di Provinsi Jawa Tengah, secara umum lebih baik dengan para pelaku usaha mikro kecil informal, di wilayah Indonesia Bagian Barat. Berdasarkan pengalaman sebagai community development consultant, pendekatan terpadu yang bisa dijadikan sebagai strategi dan program pengembangan ekonomi kerakyatan, yaitu : Peningkatan Kesadaran pelaku ekonomi kerakyatan bahwa berwirausaha adalah pilihan profesi. Bukan sekadar kegiatan di tingkat rumah tangga. Pembekalan pengetahuan tentang Kewirausahaan sosial, secara bertahap bertingkat sesuai cluster sektor usaha dan jenis-jenis bisnis. Melalui komunitas dan kelompok usaha. Bimbingan Teknis tentang Proses Pengolahan dan Produksi kepada pelaku UMK (usaha Mikro Kecil) per sektor atau jenis usaha. Praktek & Pelatihan dari Disperindag & Diskop – UKM. Bimbingan Teknis tentang Menejemen Pengelolaan Usaha Mikro – Kecil bagi pelaku usaha mikro – kecil. Pemberian prasarana alat produksi maupun pengadaan fasilitas perlengkapan dasar usaha. Bimbingan dan Pendampingan tentang Menejemen Pemasaran Usaha Mikro Kecil, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Difasilitasi oleh Disperindag atau Diskop & UKM. Penyediaan Supporting System tentang Pembiayaan dan Sumber Pendanaan Kredit. Melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Produktif, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan sejenisnya. Mengintegrasikan dan mensinergikan keberadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai mitra pemasar atau mata rantai supply maupun aspek-aspek pendampingan dan penguatan menejemen usaha mikro dengan kelompok kelompok usaha. Memfasilitasi dan memberi kemudahan cluster jenis usaha tertentu untuk penguatan aspek-aspek kelembagaan dan perijinan. Memfasilitasi dan membantu cluster usaha atau jenis usaha strategis yang sudah memiliki standar dan kualitas produk, sudah berorientasi pasar, dalam SHOWROOM atau SENTRA PEMASARAN DAN PROMOSI. Program dan Kebijakan lain yang berpihak kepada pelaku ekonomi kerakyatan langsung Mencermati poin-poin diatas, kemitraan dan kerjasama lintas pemangku kepentingan, menjadi motor pertumbuhan dan pengembangan kemajuan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Karena menyangkut kebijakan dan program, maka tugas pokok dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DInas Koperasi & UKM, dan kedinasan terkait lain, lebih dominan sesuai dengan domain otoritas kedinasan masing-masing. 

Kesuksesan dan kemajuan ekonomi kerakyatan dari para pelaku, sepenuhnya sangat ditentukan oleh pola pikir, pola sikap dan pola perilaku dari para pelaku usaha. Keberadaan Pemda, sebagai regulator dan fasilitator. Karena itu, kewajiban setiap pelaku UMK dan home industri kecil untuk menata dan menaikkan status keberhasilan usaha. Kemajuan ekonomi kerakyatan adalah instrumen pemberdayaan sekaligus media peningkatan kesejahteraan di tingkat keluarga. (Penulis adalah Dewan Pembina dari Gabungan Wartawan Indonesia Jateng)

Radar Sindo - Surabaya, 14 April 2015 – Perizinan investasi di daerah masih dikeluhkan oleh investor yang akan melakukan perluasan investasi. Salah satunya adalah ketidakjelasan persyaratan dan biaya hingga memunculkan pungutan liar. Demikian yang mengemuka dalam pertemuan antara 32 perusahaan Jawa Timur dengan Kepala BKPM Franky Sibarani, kemarin malam (13/4) di Surabaya. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan PMA asal Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Inggris dan Spanyol yang sudah menanamkan modal di Jawa Timur dan berencana melakukan perluasan usaha. Menanggapi keluhan pengusaha tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan BKPM dan BPM Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Daerah sehingga ada kepastian persyaratan dan prosedur dalam pengurusan perizinan.  “BKPM berharap Kepala Daerah dapat memberikan kepastian hukum terhadap para investor sehingga proses realisasi investasi dapat berjalan dengan baik. Sesuai fungsinya, BKPM akan melakukan koordinasi, baik dengan Kementerian/Lembaga lainnya maupun dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan yang dialami investor dalam merealisasikan rencana investasinya (debottlenecking),”kata Franky.   Selain persoalan perizinan, hal lain yang juga dikeluhkan investor di Jawa Timur adalah terkait penetapan UMK, di mana tidak ada kepastian mekanisme dalam penetapannya.  Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Azhar Lubis, menekankan bahwa BKPM bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan perwakilan dunia usaha sedang menyusun formulasi penetapan upah minimum setiap lima tahun.  Jawa Timur merupakan salah satu destinasi investasi yang paling menarik bagi investor asing di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, nilai realisasi investasi di Jawa Timur mencapai USD 13 milyar sehingga menempatkan Jawa Timur dalam  lima besar destinasi investasi asing di Indonesia.  Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, salah satu modal Jawa Timur dalam menarik investasi adalah    jumlah kawasan industri  yaitu delapan kawasan industri dari total 79 kawasan industri di seluruh Indonesia.    “Kawasan industri menjadi salah satu kunci pembangunan untuk dapat meningkatkan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah dan meningkatkan nilai tambah

produk sepanjang rantai produksi.  Dalam lima tahun mendatang Pemerintah menargetkan pendirian 15 kawasan industri, dengan 13 di antaranya berada di luar Pulau Jawa,” tambah Franky.  Selain melakukan kegiatan pertemuan dengan dunia usaha, seharian kemarin Kepala BKPM juga telah melakukan site visit ke Pelabuhan Teluk Lamong dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu JIIPE di Gresik. Hari ini (14/4) Kepala BKPM dijadwalkan membuka kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN), yang akan berlangsung pada 14-15 April di Surabaya, dan diikuti oleh Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota. (Erwin Kopsimdo)

Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Pasar Bebas ASEAN tahun 2016 ini. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan tenaga kerja akan semakin ketat Siapkah Anda menghadapi persaingan di tahun 2016 ini?

MEA adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,Hal ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing..

Tujuan utama MEA 2016 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut, diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu

Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas ini. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi boomerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Dengan adanya perdagangan bebas, kita mampu meningkatkan ekspor akan tetapi kita juga harus waspada akan resiko kompetisi (competition risk) yang muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri.

Dari sisi investasi, Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi  lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Tapi perlu diingat bahwa hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia masih berada pada peringkat keempat di ASEAN.

Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai.  Dari data yang dilansir Tempo, jumalah tenaga kerja Indonesia pada Februari 2014 sebesar 125,3 juta orang dengan jumlah pekerja 11,2 orang. Namun, ini tidak dapat diimbangi dengan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pekerjanya. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA 2016.

Pemerintah Indonesia harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggris dan pengoperasian komputer.

Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran bahwa efek dari MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang Tahun 2016 ini menjadi milik bersama.

Untuk menghantarkan anak didik lebih cerdas dan maju berbagai upaya dilakukan oleh kepala sekolah bpk Abdul Khalim,S.pd.Ina yang baru duatahun lebih di SMPN1 Tarub Tegal. bersama para guru,juga melibatakan orang tua murid.seperti halnya di ungkapkan kepala sekolah  ketika di temui media Nusantaramerdeka di ruang kerjanya mengatakan,”kami untuk bisa mengantar anak didik yang cerdas handal dan bermoral dari total jumlah murid kelas VII,VIII,IX di SMPN 1 Tarub sebanyak 941 siswa dan siswi.   Serta punya visi dan misi kami adalah,mewujudkan sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari hari yang berbudaya,berbudi pekerti yang luhur,memiliki jati diri dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa,maka kami sebagai guru mendidik semua murid untuk:

pertama.meningkatkan mutu pendidikan di segala bidang. kedua. membiasakan anak didik disiplin tinggi dalam mematuhi segala peraturan sekolah. ketiga,memupuk rasa tanggung jawab dan toleran.ke empat, memiliki dedikasi yang tinggi dan loyalitas terhadap masyarakat. Kelima mengikut sertakan masyarakat atau orang tua wali murid dalam segala kegiatan ( menghadiri rapat sekolah,memecahkan masalah dan menanggulangi masalah )serta untuk mendukung untuk kemajuan siswa didik. ke enam.mengembangkan bakat bakat siswa  melalui kegiatan ekstra kulikuler”dan bakat seni budaya yang sedang di kembangkan dan terbukti perkembangnya telah mendapatkan trophy piala dalam ulang tahun SMAN 1 Kramat  pada bulan desember 2015 yang di lombakan di tingkat SMP dan MTS Sekabupaten/kota Tegal, terbukti SMPN 1 Tarub dalam lomba seni tari dan LCC tersebut Telah meraih juara 1 ( satu) yang diperankan oleh anak didik Mira Banowati,Mery Banowati,Ika widyaningsih,Febri Ayuni,dan siska ameliyah ramadhani. dalam Ultah SMAN 1 kramat SMPN 1 Tarub telah menjuarai dua sekaligus termasuk lomba LCC”.

Dalam lomba LCC ini juga telah meraih trophy juara 1 ( satu ),yaitu siswi anggun wulanjuniarti,selvi dwi astuti,Alvi nur Amalia.juga dalam meningkatkan mutu pendidikan kepala sekolah mengatakan bahwa khusus kelas IX dalam hal mata pelajaran telah menambahkan jam pelajaran untuk persiapan ujian akhir negara. Dan saat ini kepala sekolah SMPN 1 Tarub Abdul Khalim, S.Pd.Ina menargetkan minimal peringkat 1 ( satu ) dan Maximal diperingkat 10 ( sepuluh) Kepala sekolah SMPN 1 Tarub bpk.Abdul Khalim, S.Pd.Ina pantas di ajungkan jempol atas prestasi yang diraihnya serta target prestasi kedepan  yang akan dihadapinya karena siap bersaing dengan yang lain, ujar kepala sekolah usai ditemui media nusantara merdeka.com   ( Pik/Pir-Red Mir )

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GWI Prop.Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan mutu dan kapasitas organisasi pers dan kompetensi teknis jurnalis menyelenggarakan diklat jurnalistik dasar bagi wartawanya maupun calon anggota wartawan, pada Minggu (3/1) di café Yaul Jl.Diponegoro Kota Tegal. Jawa tengah,Diklat dibuka secara resmi oleh Amir Hajir, selaku ketua DPD GWI Prop.Jawa Tengah, .Fasilitator atau narasumber pelatihan ini adalah Anton Pasaribu, professional trainer dan berpengalaman di dunia kewartawanan, sekaligus Pimpinan Bekasi Post

Pelatihan ini sangatlah penting dan bagian dari kaderisasi organisasi pers GWI ke depan. Yang diikuti oleh Peserta sebanyak 40 orang. Sebagian sudah berafilisasi pada beberapa media lokal dan nasional sebagian lagi adalah pemula, Para calon jurnalis dan anggota GWI yang belum pernah mengikuti diklat jurnalistik dasar. Mereka berasal dari Kota Tegal, Kab.Tegal, Kab. Pekalongan, Kab.Pemalang, Kab.Kebumen, Kab.Brebes dan bahkan 3 peserta berasal dari Bandung dan 2 peserta dari Cirebon, calon anggota GWI DPD Jawa Barat,” ujar Amir Hajir.

“Kami mendapat banyak pengetahuan serta sharing pengalaman dengan acara diklat ini. Apalagi ada praktek langsung untuk pembuatan berita. Kami akan mengembangkan ketrampilan dan profesionalisme sebagai jurnalis di wilayah kami,” ujar Cuncun Kuswenda, peserta dari wilayah Kabupaten Kebumen.

Ketua DPD GWI Jawa Tengah memberikan Sertifikat kepada Peserta Diklat Bpk.Cuncun kuswenda

“Kedepan, kami berkewajiban untuk menjadi jurnalis yang memiliki etika profesi. Kode Etika Wartawan Indonesia (KEWI) dan UU No.40 Tahun 1999, tentang PERS, harus menjadi pegangan normative di saat bermitra dan bekerja dilapangan. Wartawan itu pekerjaan mulia dan professional. Harus memakai kode etik pers hindari perilaku wartawan yang merusak korps wartawan serta profesi itu sendiri, jelas Khaerun di didampingi Ali Samsul Bahri, peserta dari wilayah Cirebon.

“Kami datang dari Bandung untuk belajar dari teman-teman di wilayah Jateng. Karena misi kami setelah diklat ini adalah menngembangkan organisasi GWI di wilayah Bandung dan propinsi Jawa Barat,” tegas Rahmad di damping Dhani Ramdani dan Wagimin utusan dari wilayah Bandung.. Kegiatan yang diselenggarakan sejak pukul 09.00 pagi berlangsung akktif, lancar dan sukses. Para peserta diklat berharap DPD GWI Jateng, melaksanakan kegiatan diklat berikutnya di wilayah lain untuk menciptakan para wartwan yang profesional. ( topik/kholik-Red )